Persiapan Transaksi Tol Tanpa Berhenti Dimulai Tahun Ini

Persiapan Transaksi Tol Tanpa Berhenti Dimulai Tahun Ini

Penerapan transaksi tol nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF), sesaat lagi bakal diterapkan. Rencananya, metode ini akan digulirkan pada 2022 mendatang menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS).

Adapun penerapan transaksi tol tanpa berhenti tersebut dapat terlaksana karena Roatex Ltd Zrt, perusahaan asal Hongaria, telah menjadi pemenang tender Badan Usaha Pelaksana (BUP) proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk sistem transaksinya.

Untuk menjalankan sistem transaksi nirsentuh tanpa berhenti tersebut, Roatex menggandeng PT Jasa Marga (Persero) Tbk serta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dipilih lantaran memiliki pengalaman panjang di sektornya masing-masing.

"Jasa Marga merupakan badan usaha jalan tol (BUJT) pemegang konsesi jalan tol terpanjang di Indonesia dan punya pengalaman mengoprasikan jalan tol lebih dari empat dekade. Sementara Telkom, memiliki jaringan luas di wilayah operasi kita," kata Chief Representative Roatex Ltd Zrt Musfin Dahlan, dilansir dari PropertiKompas, Senin (1/2/2021).


Gambar  transaksi tol Single Lane Free Flow (SLFF) dari kompas.com

Sebelum dimulainya penerapan transaksi tol tanpa berhenti tersebut, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra Saleh Atmawidjaja menjelaskan, bila akan dilakukan rangkaian persiapan lebih dulu.

Mulai dari tahapan pengembangan sistem, pengenalan teknologi GNSS, penerapan Single Lane Free Flow (SLFF), sampai dilanjutkan dengan MLFF.

"Semua tahapan tersebut dilakukan tahun ini. Kendaraan yang jumlahnya jutaan unit juga kan perlu diregistrasi. Selain itu, kita juga harus memilih ruas tol mana yang akan diuji coba," kata Endra.

Menurut Endra, transaksi tol MLFF merupakan hal baru yang jadi kelanjutan elektronifikasi di jalan bebas hambatan. Lantaran itu, tidak selalu berlangsung mulus dalam waktu singkat.

Artinya, dibutuhkan proses yang memang akan memakan waktu, belum lagi dengan munculnya masalah, termasuk potensi fraud atau kecurangan yang kerap terjadi seperti pada tilang elektronik.

Menurut Endra, bersama dengan Roatex, Kementerian PUPR nantinya akan menyiapkan segala mitigasi dari risiko-risiko yang ada.


Editor: Stanly Ravel

Sumber: Kompas.com